Sri Mulyani Ungkap Pihak Penerima PNBP 0 Rupiah

Pada tanggal 26 Juli 2018, dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui rancangan undang-undang (RUU) penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi Undang-undang (UU). Persetujuan tersebut akan menggantikan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP. Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani menyatakan UU PNBP dapat meningkatkan kemandirian bangsa dalam rangka mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBP.

Read more

Mengapa Tarif Pajak Turun?

Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-491 yang jatuh pada tanggal 22 Juni 2018 ternyata menjadi sukacita tidak hanya untuk warga Jakarta saja, melainkan untuk masyarakat Indonesia juga. Presiden Jokowi meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini diciptakan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Pada peraturan PP Nomor 23 Tahun 2018 tersebut tertulis bahwa terdapat penurunan tariff PPh Final dari sebelumnya 1% menjadi 0,5% dari omzet dan pengaturan jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% untuk wajib pajak Orang Pribadi yaitu selama tujuh tahun, untuk wajib pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama empat tahun, dan untuk wajib pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama tiga tahun.

Read more

Bagaimana Menghitung Bea Masuk dan Pajak Jasa Titip?

Bisnis jasa titip akhir-akhir ini sedang populer di kalangan netizen. Menjamurnya bisnis ini disebabkan oleh tingginya permintaan barang branded dari luar negeri.

Harga barang branded impor biasanya lebih mahal jika sudah berada di Indonesia, bahkan bisa sampai berkali-kali lipat dari harga asli. Sehingga orang-orang lebih suka membeli lewat jasa titip karena harganya yang relatif lebih murah.

Padahal, ada berbagai alasan yang membuat barang impor menjadi lebih mahal saat masuk ke Indonesia. Salah satunya karena perlunya membayar pajak dan bea masuk. Adapun penerapan aturan impor ini pada dasarnya bersifat baik, agar pengusaha lokal tetap terlindungi.

Read more

Negara Ternyata Mempermudah Ekspor Barang. Simak Aturannya!

Seperti yang kita ketahui, aturan impor memiliki ketentuan dan pungutan berlapis guna melindungi pengusaha lokal.  Sebaliknya, aturan ekspor justru dipermudah agar pengusaha lokal bersemangat melakukan ekspor.

Bagi Anda yang masih pemula atau baru berniat untuk menjangkau pasar luar negeri, ada aturan yang harus Anda patuhi dan ketahui sebelum melakukan aktivitas ekspor.

Read more

Pajak E-Commerce: Online Shop di Media Sosial Juga Akan Kena Pajak

Bagi Anda yang memiliki bisnis online, bersiaplah untuk mengeluarkan biaya tambahan seiring diterbitkannya aturan pajak e-commerce oleh pemerintah pada pekan depan. Pengenaan pajak ini didasari oleh besarnya potensi penerimaan dari layanan jasa perdagangan online yang sedang berkembang di Indonesia.

Read more

Pemerintah Terbitkan Aturan Pajak Baru, Anda Harus Segera Perbaiki SPT

Pemerintah baru saja menerbitkan aturan pajak baru sebagai tindak lanjut penegakan hukum pasca tax amnesty. Aturan itu berupa Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2017.

Aturan baru ini mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) final kepada harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan pasca berakhirnya program tax amnesty.

Read more

2 Kewajiban Tambahan bagi Wajib Pajak yang Sudah Ikut ‚ÄúTax Amnesty‚ÄĚ

Tax Amnesty

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak)¬†Kementerian Keuangan¬†(Kemenkeu) menilai, keikutsertaan dalam program Amnesti Pajak atau ‚Äútax amnesty‚ÄĚ menandakan Wajib Pajak bersedia membangun budaya baru kepatuhan pajak. Yakni, ditandai dengan membayar dan melaporkan pajak dengan baik dan benar. Dalam keterangan persnya, Ditjen Pajak menyebutkan, bagi seluruh Wajib Pajak yang telah ikut program Amnesti Pajak, ada dua kewajiban tambahan … Read more